Politik Identitas dalam Perspektif Primordialisme

[credit: elnur/fotolia]

Euporia kebangkitan etnis dan kultur melalui politik identitas mulai terlihat pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan digulirkannya kebijakan otonomi daerah.

Di beberapa daerah, politik identitas ada yang mulai nampak terutama dalam hal promosi jabatan dan rekrutmen pada sektor formal. Posisi strategis di beberapa daerah yang mengusung politik identitas di didominasi oleh figur-figur dari kelompok suku tertentu atau clan dinasty tertentu. Bersamaan terlihat praktek oligarki politik di beberapa daerah tertentu.

Kata fanatik yang berkonotasi politik tentu berkaitan dengan kebijakan dan perencanaan (policy and planning).

Jargon politik dan fanatik kesukuan di satu sisi bisa baik karena dapat membangkitan semangat primordialisme, tapi di sisi lain bisa menjadi ancaman bagi persatuan masyarakat jika bersifat eksklusif dengan dibumbui ikatan emosional kesukuan.

Ethnic, cultural and linguistic revival (kebangkitan etnis, budaya dan bahasa daerah) tidak bisa hanya melalui kebijakan atau perencanaan dari atas (Top Down Policy) dan ini hanya bersifat artificial dan tidak alami, sulit dan sifatnya keropos dan mudah gagal, fakta sejarah telah membuktikannya.

Kebangkitan etnis justru kelihatan baru pada tataran elit terutama mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan punya posisi yang sangat berpengaruh di masyarakat.

Idealnya kebangkitan etnis, kultur, dan bahasa harus bersifat alami dari masyarakat bawah atau bottom up. Namun paradigma bottom up agak mustahil terwujud jika masyarakat bawah banyak yang masih terbelakang dan kurang perhatian dari pemerintah untuk memajukan mereka lewat program perberdayaan masyarakat. Peranan pendidikan formal cukup signifikan dalam hal ini.

Politik identitas itu lazim terjadi di negara sedang berkembang dan membawa efek plus dan minus. Efek plusnya ketika kelompok etnis tertentu bisa bangkit dan berkembang tapi mampu menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan sosial. Sebaliknya efek minusnya bisa muncul jika para elit politik hanya memiliki pandangan eksklusif dan menghidupkan praktek nepotisme. Promosi jabatan dan rekrutmen pegawai tidak berdasarkan kebutuhan (needs) tapi lebih terpengaruh dengan keinginan (wants).

Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD (Dosen dan Peneliti), Concerned dengan Isu Sosial Humaniora, Konsentrasi Bidang Ilmu Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan