Pengosongan Kolom Agama di KTP Dulu Wacana, Era Jokowi Jadi Kenyataan

Pengosongan kolom agama di KTP sejati sudah dari dulu menjadi wacana dan pro kontra, terutama mereka yang menganut kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama dan juga orang ateis yang merasa tidak perlu beragama, tentunya para pendukung seperti Jaringan Islam Liberal (JIL).

Namun kini diera pemerintahan presiden Jokowi, bukan lagi sekedar wacana atau pro kontra namun secara diam diam pengosongan kolam agama di KTP  mulai berjalan.

Hal ini diakui oleh Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid yang mengatakan, pada 2014 yang lalu  ramai pemberitaan tentang wacana pemerintah untuk menghilangkan kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kini wacana ini menjadi perdebatan dan pembicaraan yang hangat kembali.

Menurut Sylvi, sebagian kalangan beranggapan bahwa kolom agama dianggap sebagai sumber diskriminasi antar umat beragama. “Namun, kebanyakan kalangan menolak dihapusnya kolom agama di KTP,” katanya lansir Republika Rabu, (15/4).

“Kami mendapat beberapa laporan dari masyarakat yang katanya pada saat membuat KTP, formulirnya tidak tertera kolom agama.” lanjut Sylvi.

Kini pengosongan kolam agama di KTP justru mendapatkan dukungan dari pihak kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengosongan kolom agama di KTP merupakan bentuk kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok keyakinan di luar enam agama resmi.

Kemendagri memiliki kebijakan pencantuman agama bagi warga yang berkeyakinan enam agama yang diakui sedangkan yang berkeyakinan lain boleh tidak mencantumkan agama.

“e-KTP prinsipnya yang memiliki agama sesuai dengan enam agama hukumnya wajib dicantumkan. Namun ada kelompok masyarakat yang memiliki aliran kepercayaan seperti sunda wiwitan di Jawa Barat dan suku samin di Jawa Tengah ini mereka butuh KTP tetapi tidak mungkin memaksakan satu agama yang tidak mereka yakini,” ujar dia dalam Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, lansir Republika Selasa (23/2).

Sementara itu Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan, sebaikanya bagi orang yang beragama hendaknya mencantumkan identitas keagamaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Sebaiknya kalau menurut saya tetap saja itu diisi, yang boleh tidak diisi itu kalau orang tidak beragama, kalau orang beragama ya harus diisi,” papar Nafis saat dihubungi Republika, Rabu (15/4).

Menurut Nafis warga negara yang beragama kalau identitas kependudukanya tidak dicantumkan agamanya maka di kemudian hari akan menimbulkan banyak mudharat, seperti upacara pernikahan dan prosesi pemakaman yang pada umumnya akan menggunakan ajaran agama. (SB)