Muslim Amerika Hadapi Islamofobia Para Calon Presiden

Amerika yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama di dalamnya. Kali ini kembali diuji terkait islamofobia.

Setelah kasus Ahmed Mohamed seorang remaja yang merakit jam yang dikira bom, kini Amerika menghadapi gelombang baru Islamofobia yang didorong dua calon presiden paling populer dari Partai Republik, Donald Trump dan Ben Carson.

Trump yang sebelumnya dinilai rasis terhadap muslim. Kini kandidat Presiden dari Partai Republik Ben Carson mengatakan, Muslim tak boleh terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Menurutnya, Islam tak konsisten dengan konstitusi AS.

Seperti dilansir Aljazeera, Carson mengatakan Islam bertentangan dengan konstitusi AS. Maka dari itu, menurutnya Muslim tak bisa terpilih sebagai presiden AS.

“Saya tak akan menyarankan untuk menempatkan Muslim bertanggung jawab atas bangsa ini. Saya benar-benar tak setuju dengan itu,” kata Carson di program “Meet the Press” NBC, Ahad (20/9)

Tentu saja pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Adalah anggota Kongres AS, Keith Ellison, menyoroti serius pernyataan bakal capres dari Partai Republik Ben Carson dan Donald Trump tentang Muslim. Sebelumnya Ben Carson menyebut bahwa Muslim tak pantas menjadi presiden AS. Pun dengan Trump yang juga tengah dibully lantaran menyebut Obama seorang Muslim.

“Kebebasan beragama adalah prinsip pendiri bangsa kita,” kata Ellison, dilansir Time, Senin (21/9).

Tak ketinggalan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton turut bersuara terkait komentar kandidat lain Ben Carson yang menolak Muslim menjadi presiden.

“Bisakah Muslim menjadi Presiden Amerika Serikat? Ya, bisa. Sekarang mari bergerak,” kicaunya di Twitter.

Kicauan itu disertakan dengan huruf H yang menyatakan Clinton mengetik sendiri kicauan itu.

Nihad Awad, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam, menyerukan Carson untuk menarik diri dari pemilihan presiden Amerika karena dia tidak layak untuk memimpin. “Pandangannya bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat,” tegas Nihad. (Holil/dari berbagai sumber)