Uber, Antara Legalitas dan Akselerasi Teknologi

[ibtimes.co.uk]

Kontroversi perusahaan aplikasi penghubung jasa transportasi dengan pelanggan, Uber masih bergulir di media sosial. Senin (14/9/2015), paling tidak ada dua kicauan berseri soal Uber yang menarik disimak.

Kicauan berseri pertama datang dari akun Twitter @TemanAhok, yang dikenal milik relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok). Ada 25 seri kicuan @TemanAhok seputar Uber.

Dalam kicauannya @TemanAhok menyoroti masalah legalitas. Mereka menilai keputusan Ahok menindak Uber sudah tepat. Pasalnya, Uber belum berbadan hukum dan tidak memiliki izin operasional.

@TemanAhok membandingkannya dengan aplikasi sejenis, Go-Jek. Menurut mereka, Ahok “pasang badan” untuk Go-Jek karena perusahaan itu telah berbadan hukum. Status itu memudahkan pemerintah bila suatu saat ada masalah.

Akun yang punya lebih dari 28 ribu pengikut itu pun menyinggung soal setoran pajak. Menurut mereka, sebagai perusahaan yang mengambil keuntungan komersial dari masyarakat, sudah selayaknya Uber menyetor pajak.

@TemanAhok menekankan, Ahok pernah berujar bahwa Uber bisa diizinkan beroperasi sepanjang memenuhi syarat legalitas.

Kicauan lengkap dari akun @TemanAhok bisa disimak di sini.

Melihat Uber sebagai perusahaan teknologi

Sudut pandang lain datang dari akun Twitter @ReneCC, yang dikenal milik konsultan sumber daya manusia Rene Suhardono, Senin malam (14/9/2015). Total ada 43 seri kicauan yang dibagikan oleh akun berpengikut lebih dari 137 ribu itu.

Antara lain, @ReneCC menjelaskan posisi Uber sebagai layanan pemasaran. Uber bukan jenama (brand) taksi, mereka sekadar menjual kursi. Ia menyetarakan itu dengan Airbnb, yang bukan jenama hotel, tapi memasarkan keperluan akomodasi seperti kamar hotel.

@ReneCC pun menyebut Uber sebagai turunan dari e-commerce, bisa pula dikasifikasikan sebagai sharing economy. Merujuk istilah itu, keberadaan Uber bisa dilihat sebagai bentuk pengoptimalan teknologi informasi dalam distribusi keuntungan kepada individu, perusahaan, dan lain-lain.

Menurutnya, keberadaan sistem sharing economy –misal Uber, Airbnb, hingga Go-Jek– turut menghadirkan kelas masyarakat baru yang independen, paham teknologi dan berdaya.

Adapun piranti hukum belum cukup mengantisipasi perubahan-perubahan yang tengah terjadi saat ini. Hal yang menurutnya normal, sebab aspek legal selalu hadir belakangan.

@ReneCC menyarankan bila aturan belum cukup jelas, maka tidak perlu menggunakan interpretasi (hukum) lawas. Ia pun memberi contoh di Amerika Serikat, para regulator bahkan tidak menetapkan pajak e-commerce selama 15 tahun bagi para pemainnya.

Kicauan lengkap dari @ReneCC bisa dilihat di sini.

Bagaimana Uber mendefinisikan dirinya

Kicauan berseri @ReneCC, senada dengan pernyataan Uber, saat menanggapi kontroversi kehadiran mereka di Bandung. Saat itu Uber menyebut dirinya sebagai perusahaan teknologi.

“Uber tidak memiliki, mengoperasikan kendaraan atau mempekerjakan pengemudi. Layanan bisnis kami hanyalah menghubungkan permintaan penumpang kepada mitra kami dari perusahaan penyewaan transportasi,” demikian bunyi pernyataan Uber.

Di sisi lain, dalam konteks perusahaan teknologi, sebagian orang juga menyamakan Uber dengan Facebook dan Twitter. Kedua layanan media sosial itu memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Mereka juga turut mengambil keuntungan –misalnya, lewat iklan. Namun Suara protes terhadap keduanya, tak sebesar yang dihadapi Uber.

Uber juga menjelaskan bahwa mereka sedang memproses permohonan mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Sebagai catatan, Uber mengklasifikasikan dirinya dalam kategori transportasi di Google Play. Di iTunes, aplikasi ini berada di bawah kategori Travel. Adapun Wikipedia Indonesia menyebutnya sebagai “perusahaan jaringan transportasi”.

Kontroversi seputar Uber meningkat sejak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Pehubungan DKI Jakarta membentuk satgas untuk memburu taksi pelat hitam berbasis daring, omprengan, serta pelanggaran lain.

Uber tidak tinggal diam, dengan meluncurkan sebuah petisi daring, yang memprotes tindakan satgas mengamankan kendaraan mitra mereka. Hingga artikel ini ditulis (15/9), petisi itu telah meraih lebih dari 23 ribu tandatangan.

Berikut beberapa petikan kicauan dari @TemanAhok dan @ReneCC. (beritagar/sa)

tweet-teman-ahok

tweet-renecc