Angka Fantastis Anggaran untuk Naskah Pidato Ahok

Foto: rmol.co

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus mengungkapkan anggaran yang fantastis untuk naskah pidato Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok. Dalam rapat pembahasan KUA PPAS 2016, ia menyebut angka Rp 805 juta setahun untuk biaya tersebut.

“Itu anggaran digunakan untuk merancang pidato gubernur. Saya sempat tanyakan kepada Biro KDH KLN, dalam 1 tahun berapa kali sih pidato pakai teks? Kan Gubernur tidak terlalu banyak pidato pakai teks dan masa 1 pidato saja ngerancangnya mesti Rp 8 juta sih?” tanyanya seperti dikutip detik.com.

“Saya sudah sampaikan juga ke inspektorat, kenapa biayanya sedemikian tinggi? Cobalah, ini kan pakai uang rakyat, jadi kalau uang rakyat digunakanlah ke jalur yang benar, jalur yang pas,” lanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Ahok malah terkejut.

“Saya enggak tahu, itu total mungkin semua. Kita akan cek,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (9 September 2015).

“Dulu kan bayar orang luar, sekarang kita enggak. Makanya kita mau tahu itu naskahnya siapa, bayarnya kemana. Kita mau cek, harusnya sudah dipangkas,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi DKI Muhammad Mawardi menjelaskan, anggaran itu diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ia pimpin. Dana sebesar itu digunakan untuk menggaji 20 Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dikontrak untuk menyusun pidato yang dibacakan oleh Ahok.

“Sesuai ketentuan pemerintah, gaji PHL itu kan minimal harus sebesar UMP (Upah Minimum Provinsi),” jelasnya.

Gaji PHL pun beragam. Yang pendikannya lebih tinggi, mendapat gaji yang lebih tinggi juga.

Para PHL, juga diberi program jaminan kesehatan dan bonus layaknya ‘gaji ke-13’ Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pertengahan tahun.

“Penghasilan yang diterima setiap PHL bervariasi, dari situ ketemulah angka Rp800 juta sekian itu,” terangnya.