Ini Penjelasan PLN Tentang Rincian Harga Voucher Listrik

Menyikapi kegaduhan di masyarakat mengenai rincian biaya dalam voucher listrik pra bayar, Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Basir memberi keterangan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di DPR, Jakarta, Selasa (8 September 2015). Ia menduga ada kesalah pahaman di tengah masyarakat.

“Kemungkinan masyarakat keliru memahami bahwa yang tercantum dalam struk adalah rupiah, padahal yang tercantum dalam listrik yang diperoleh adalah ‘kWh’, bukan ‘rupiah’ seperti top-up pulsa handphone,” terangnya.

Dicontohkannya, biaya administrasi yang dikenakan bagi masyarakat pelanggan golongan R-1 1.300 VA yang membeli token listrik sebesar Rp100 ribu adalah sebesar Rp 1.600. Sehingga biaya pembelian listrik sebesar Rp98.400.

Kemudian biaya itu dikurangi pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp 2.306 sehingga menjadi Rp 96.094. Dengan harga tersebut, pelanggan mendapatkan listrik sebesar 71,08 KWH.

Pelanggan pun mengisi kode token listrik di meteran, lalu bertambahlah pulsa listrik sebesar 71,08 kWh.

“Dugaan keluhan beli Rp100 ribu mendapat listrik Rp70 ribu hanyalah karena salah persepsi,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menenggarai adanya mafia dalam penjualan voucher listrik. Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000.

“Provider pulsa listrik itu setengah mafia,” tudingnya.