Jokowi Seharusnya Bisa Menangkap Al Sisi

Jokowi dan Al-Sisi. [foto: detik.com]

Sepanjang pengetahuan saya, Jokowi bisa menangkap penjahat HAM berat As Sisi begitu memasuki wilayah Indonesia untuk dituntut di pengadilan nasional atau minimal mendeportasinya keluar dari wilayah RI. Koq bisa?

Pada 23 Oktober 1985 Indonesia telah menandatangani United Nations Convention Against Torture (Konvensi Anti Penyiksaan), bahkan pada 27 November 1998 Indonesia telah meratifikasinya dalam bentuk UU No. 5 Tahun 1998. Konvensi ini adalah satu dari sekian banyak instrumen hukum HAM internasional yang memberikan hak berupa Yurisdiksi Universal kepada negara peserta dan kompetensi bagi pengadilan nasionalnya untuk menghukum pelaku kejahatan HAM berat, yang salah satunya adalah penyiksaan, di manapun mereka berada tanpa pembatasan asal kewarganegaraan pelaku atau tempat peristiwa kejahatan penyiksaan terjadi.

Penyiksaan adalah norma dari sekian norma lainnya yang dikategorikan sebagai jus cogen (prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar) dan Konvensi Anti Penyiksaan itu sendiri telah menjadi kebiasaan internasional. Artinya, ketiadaan prinsip Yurisdiksi Universal dalam sistem hukum HAM nasional di sebuah negara tidak dapat dijadikan alasan kegagalan untuk menghukum pelaku.

Kejahatan HAM berat adalah menyangkut umat manusia secara keseluruhan, oleh karena itu sistem Yurisdiksi Universal dimaksudkan untuk mencegah adanya tempat berlindung bagi pelaku kejahatan HAM berat (no safe haven principle). Apabila pelaku berada di wilayah yurisdiksi suatu negara maka negara tersebut harus mengadili dan menghukum pelaku berdasarkan hukum pidananya atau mengekstradisikan ke negara lain yang memiliki dan hendak melaksanakan yurisdiksinya.

Penerapan Yurisdiksi Universal ini dapat didasarkan pada tempat kejadian, kebangsaan pelaku, kebangsaan korban, dan tempat pelaku berada. Pasal 7 Konvensi Anti Penyiksaan secara tegas mewajibkan negara peserta untuk menuntut pelaku penyiksaan. Apabila negara tidak dapat atau tidak berkemampuan untuk mengadili maka harus diekstradisikan ke negara peserta perjanjian yang lain untuk diadili.

Prinsip yurisdiksi universal antara lain telah diterapkan oleh pengadilan Inggris dalam menangani kasus Jenderal Pinochet, seorang diktator Chile yang telah membantai rakyatnya sendiri. Ketika ia berada di Inggris untuk berobat pada tahun 1998, pemerintah Spanyol mengirimkan surat penangkapan kepada pemerintah Inggris dan meminta agar ia diekstradisi ke Spanyol. Tiga negara lainnya, yaitu Belgia, Perancis, dan Swiss juga meminta agar Pinochet diekstradisi ke negara-negara tersebut.  Pada tanggal 24 Maret 1999, House of Lords memutuskan Pinochet sebagai kepala negara tidak berhak untuk mendapatkan kekebalan dalam proses ekstradisi sehubungan dengan konspirasi atas tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan setelah 8 Desember 1998. Namun pada tanggal 3 Maret 2000, Sekretaris Jenderal Jack Straw memerintahkan agar Pinochet dibebaskan dari rumah tahanan dan segera diterbangkan ke Chile untuk menghadapi dakwaan atas penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan di Pengadilan Banding Santiago.

Bahkan negara terorisme macam Israel saja berani menerapkan secara sepihak prinsip Yurisdiksi Universal. Pada tahun 1961, pengadilan nasional Israel, yaitu Pengadilan Distrik Yerusalem juga telah menerapkan prinisip yurisdiksi universal dalam mengadili Adolf Eichmann, seorang warga negara Jerman yang merupakan mantan the Head of the Jewish Office of the German Gestapo dan merupakan administrator yang bertugas melaksanakan ”solusi final” kebijakan yang menyebabkan pemusnahan antara 4,2 juta hingga 4,6 juta orang Yahudi di Eropa. Setelah diculik oleh agen Israel ketika sedang berada di Argentina, ia diadili berdasarkan the Israel Nazi and Nazi Collaborators (Punishment) Law 1951 atas dakwaan melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap bangsa Yahudi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eichmann dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.

Belgia lebih progresif lagi, melalui undang-undang Belgia Tahun 1999 yang memberikan wewenang kepada pengadilan Belgia untuk menuntut individual mereka yang didakwa melakukan kekejaman tanpa melihat apakah kejahatan tersebut berkaitan dengan Belgia atau terdakwa berada di wilayah Belgia, Belgia berusaha mengadili Ariel Sharon yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap orang-orang Palestina di kamp pengungsi di Sabra dan Shatilla pada tahun 1982.

Jadi sebetulnya, Jokowi sangat mampu untuk menghukum As Sisi di Indonesia karena dasar hukum sudah kuat, aparat hukum sudah ada, dan praktik internasional pun sudah banyak. Tinggal permasalahannya adalah nyali, Jokowi berani atau tidak? Jika tidak berani, maka Jokowi bisa dianggap telah melanggar undang-undang.

Johan Khan