Beda Cerita Penggusuran Kampung Pulo dan Cina Benteng Menurut Wahidin Halim

Penduduk Kampung Pulo dan Cina Benteng punya nasib yang sama. Tergusur dari tanah yang lama mereka tempati. Tetapi cerita penggusuran itu punya kisahnya masing-masing.

Mantan Walikota Tangerang yang pernah melakukan penggusuran terhadap penduduk Cina Benteng, Wahidin Halim, menjelaskan perbedaan itu. Menurutnya penggusuran Cina Benteng tidak dengan kekerasan. Namun dengan ajakan kesadaran oleh pemerintah kota dan partisipasi warga daerah itu.

“Tidak menimbulkan korban fisik seperti kasus Kampung Pulo, serta sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang benar. Dan setelah melalui komunikasi yang intensif dengan melibatkan beberapa pihak terkait, akhirnya warga secara sadar meninggalkan lahan tersebut sampai sekarang, bahkan ada yang membongkar sendiri bangunannya,” tuturnya melalui keterangan tertulis, Rabu (26 Agustus 2015).

Kisah penggusuran Cina Benteng diungkit sendiri oleh Wahidin Halim setelah melihat rusuhnya penggusuran di Kampung Pulo. Ia bercerita pernah dimarahi Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR, karena merelokasi penduduk di bantaran kali.

“Saya saat itu dianggap sebagai pemimpin yang dzolim dan tidak punya hati nurani, hanya karena Pemkot Tangerang melakukan penataan dan penertiban bantaran Sungai Cisadane untuk jalan Inpeksi. Hari ini saya dan kita semua merasa prihatin dan menyayangkan apa yang terjadi di Kampung Pulo Jakarta Timur serta mengecam tindakan aparat hukum dan aparat pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin Ahok,” ujar Wahidin, Senin (24 Agustus 2015).

Ahok pun membenarkan. Ia mengaku pernah memarahi mantan walikota Tangerang yang menjabat dari tahun 2003 sampai 2013 itu. Alasannya, Ahok menuding, Wahidin Halim tidak memberikan uang kerahiman kepada warga yang digusur.

“Waktu itu saya di Komisi II (DPR-RI). Saat itu masih ada uang kerohiman. Makanya saya marah sama wali kota (Tangerang). Ini orang sudah tinggal lama Cisadane, Ciliwung mirip-mirip kasusnya. Saya bilang mana boleh (gusur tanpa uang kerohiman). Kalau boleh dianggarin, kenapa enggak dianggarin. Itu yang saya marah,” terangnya, Selasa (25 Agustus 2015).

Tetapi pernyataan Ahok ini dijawab lagi oleh Wahidin Halim. Menurutnya, pemberian dana kepada penduduk ilegal menyalahi aturan.

“Adanya pernyataan Ahok terkait ganti rugi warga yang bangunannya melanggar Garis Sempadan (GSS) di bantaran Kali Cisadane dari dana APBD adalah tidak bisa dibenarkan, inipun setelah pihak Pemkot Tangerang berkonsultasi dengan pihak penegak hukum seperti Kejaksaan dan BPK RI, bahkan kepada Komisi II saat rapat yang dipimpin oleh Bapak Chairuman Harahap (Ketua Komisi II DPR RI saat itu), dan semuanya memahami dan melarang penggunaan dana APBD yang tidak sesuai aturan. Termasuk untuk dana kerohiman yang disebut-sebut oleh Ahok itu melanggar hukum,” paparnya.

Wahidin juga menyinggung Ahok yang tidak memberikan uang kerahiman kepada warga Kampung Pulo.

“Tidak ada istilah dana kerohiman dalam struktur dan nomenklatur APBD sebagaimana aturan yang berlaku. Coba saja sekarang, mana berani Ahok keluarkan dana kerohiman dari APBD DKI buat warga kampung pulo yang bukan pemilik sah lahan tersebut?” tanyanya.

Wahidin pun menegaskan penggusuran terhadap penduduk Cina Benteng sama sekali tidak terkait sikap SARA.

“Jadi, tidak benar ada sikap diskriminatif dan intimidatif saat penggusuran terhadap warga Cina Benteng, justru Ahok lah saat itu yang mulai membesar-besarkan isu tersebut seakan-akan terjadi penggusuran warga Cina Benteng. Hingga terkesan ada isu SARA yang sempat dipelintir oleh beberapa media. Bahkan Pemkot Tangerang sempat menyampaikan klarifikasi dan somasi kepada beberapa media massa yang memuat berita tersebut,” pungkasnya.