Paradoksnya Solusi Presiden untuk Rupiah

Akhirnya tampak juga sense of crisis pemerintah. Akhirnya terucap juga pernyataan bahwa pelemahan rupiah bukanlah hal yang bisa disepelekan. Pernyataan Presiden melalui akun twitternya @jokowi telah terlihat adanya sense of crisis itu.

“Pelemahan Rupiah sudah diluar kebiasaan. Kemarin saya ajak dunia usaha bersama pemerintah lakukan terobosan. Ayo bahu membahu atasi pelemahan rupiah dengan cara beli produk lokal,” begitu Presiden menulis hari Selasa ini, 25 Agustus 2015.

Padahal sebelumnya, di akhir Juli lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih santai melontarkan pernyataan yang “menggemaskan”. “Kita lihat kondisi fundamentalnya, saat ini masih aman terkendali dan tidak ada indikasi krisis,” begitu pernyataannya seperti dikutip Antara. Ketika itu, dollar tengah menanjak di angka 13.500-an.

Syukur kesadaran itu telah ada. Tetapi solusi Presiden malah terdengar paradoks. Ia mengajak masyarakat untuk memaksimalkan konsumsi produk lokal di tengah kebijakannya yang berkebalikan.

Kebijakan Impor Sapi

Misalnya, baru-baru ini Menteri Perdagangan yang baru Thomas Lembong menyatakan akan mengimpor 300.000 ekor sapi untuk mengatasi kelangkaan daging sapi. Hal ini ia katakan pekan lalu (18 Agustus 2015) di Kantor Kemenko Perekonomian. Berbeda dengan apa yang dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiga hari sebelumnya (15 Agustus 2015). Kepada wartawan, Amran memastikan ketersediaan sapi untuk empat bulan. Menurut pihaknya, terdapat 160.000 ekor sapi untuk menjaga pasokan.

Dan finalnya, pada 20 Agustus 2015 Perum Bulog menyampaikan akan mengimpor 8.000 ekor sapi untuk bulan September seperti yang dikatakan Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu kepada media.

Lantas untuk apa seruan Presiden bila kenyataannya krisis daging masih diselesaikan dengan impor? Lantas apa artinya 160.000 ekor sapi yang dijamin oleh Menteri Pertanian akan mencukupi pasokan nasional? Mengapa masih impor sapi bila menyerukan membeli produk lokal?

Satu kasus di atas menunjukkan apakah pemerintah sungguh-sungguh ingin memanfaatkan produk lokal tanpa ketergantungan dengan barang asing. Sementara masih banyak lagi produk asing yang merajai pasar Indonesia tanpa ada perlawanan.

Kebijakan Pekerja Asing

Produk lokal yang dimaksud oleh Presiden apakah termasuk pekerja lokal? Sebabnya, Presiden baru-baru ini malah berencana mengeluarkan peraturan yang memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah menghapus persyaratan penguasaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja dari luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja mengkonfirmasi hal ini. Ia mengatakan bahwa telah diterbitkan Permenaker 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak lagi dikenakan syarat bahasa Indonesia. Dengan peraturan ini, anak bangsa semakin terhimpit mengais lapangan pekerjaan di negerinya sendiri.

Peraturan ini dikeluarkan di tengah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap puluhan ribu tenaga kerja di banyak sektor industri. Ibaratnya, pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuh masyarakat. Sudahlah mereka diterpa krisis ekonomi dan penurunan daya beli, lalu gelombang PHK menerjang, dan mereka pun dilibas oleh mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Dan masyarakat masih belum lupa. Pada pertengahan Agustus ini, tenaga kerja lokal sama sekali tak tampak pada peresmian PLTU Celukan Bawang, di Bali. Hanya pekerja asal Cina yang mendominasi. Pemerintah tak ambil pusing dengan kondisi tersebut. Mereka membiarkan perusahaan Cina yang menangani proyek ini sama sekali tak memanfaatkan sumber daya manusia lokal.

Lantas apa artian seruan Presiden sesungguhnya bila kebijakannya selama ini terlihat paradoks?

Ghiroh Tsaqofy