Jokowi dan 70 Tahun Republik Diskotik

Kado pahit diberikan Presiden Jokowi hanya lima hari menjelang Hari Kemerdekaan ke-70 Tahun Republik Indonesia. Melalui tangan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, sebuah Peraturan Pemerintah di tandatangani pada tanggal 12 Agustus. Isinya sungguh sulit diterima akal sehat bagi mereka yang peduli dengan revolusi mental.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 158/PMK.010/2015, pemerintah menetapkan sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan dalam kelompok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai itu meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut.

Adapun jenis kesenian dan hiburan yang termasuk tidak dikenai PPN itu adalah tontonan film, tontonan pergelaran kesenian, tontonan pergelaran musik, tontonan pergelaran tari, dan/atau tontonan pergelaran busana.

Selain itu, ada pula jenis kesenian tontonan kontes kecantikan, tontonan kontes binaraga, dan tontonan kontes sejenisnya, tontonan berupa pameran, diskotek, karaoke, kelab malam, dan sejenisnya, tontonan pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, dan tontonan pertunjukan sulap, tontonan pertandingan pacuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, dan tontonan pertandingan olahraga.

“Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 3 PMK No 158/PMK.010/2015, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada tanggal 13 Agustus 2015 itu.

Kita tak pernah mengerti alasan apa dibalik peraturan tersebut. Tapi satu hal yang pasti, di usianya yang ke-70 dengan dipimpin oleh Jokowi, negeri ini terus dihujani kado pahit. Daftarnya kian panjang. Ada kenaikan BBM, beras plastik, begal, daging sapi yang mahal, tarif listrik yang melonjak, lambang PKI yang semakin sering terlihat, rupiah yang terpuruk, hingga bendera Zionis Israel yang dengan gagahnya berkibar di Tanah Air. Dan last but not least, pemerintah membebaskan PPN dunia hiburan yang didalamnya ada diskotek.

Apa urgensinya membebaskan PPN diskotek dan kelab malam? Apakah karena para pengelola negeri ini hobi dugem? Atau disebabkan para pemilik tempat hiburan tersebut merupakan penyokong dana saat Jokowi running menjadi presiden?

Ah sudahlah. Tak terlalu penting bagi kita untuk mendapatkan jawabnya. Apapun alasannya, sejak Jokowi menjadi RI 1, cara mengelola negeri ini bak  diskotek sehingga tak heran jika rezim ini begitu sangat peduli dengan diskotek.

Dari luar atau kejauhan, diskotek terlihat indah karena sinar lampu yang gemerlap. Komposisi warna lampunya membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona. Terlebih lagi diiringi hingar bingar musik yang menghentak-hentak.

Sejak Jokowi mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian berhasil menjadi presiden, sebagian besar rakyat terpesona. Bahkan keterpesonaan kepada Jokowi terus terjadi hingga kini. Jokowi ibarat diskotek yang memancarkan sinar lampu nan indah. Apalagi dengan dukungan media, membuat Jokowi semakin gemerlap.

Pandangan mata rakyat dibuat buta. Negeri ini terlihat mempesona karena berita-berita di media semacam detik, kompas, metro tv yang seperti sinar lampu diskotek. Rakyat takjub dan merasa negeri ini sudah diurus oleh orang yang tepat. Padahal sejatinya, negeri ini sedang di ambang kehancuran dahsyat.

Tapi begitulah diskotek. Ia terlihat gemerlap dari luar, namun saat kita mendekat memasukinya, ia tampak ringkih. Dan tepat di usianya yang ke-70 dengan Jokowi sebagai presiden, kita harus menerima kenyataan pahit. Ternyata, negeri ini tak lebih hanya Republik Diskotek. (Erwyn Kurniawan)