Fatwa di Era Posmo (Menanggapi Rekomendasi MUI Tentang BPJS)

Selepas MUI mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan sistem BPJS yang sekarang belum sesuai syariah, pro kontra bermunculan. Sanggahan pun hadir dari pihak BPJS di berbagai kesempatan, termasuk di televisi. Mendengar sanggahan dari pihak BPJS, betulkah BPJS tidak berbasis profit? Apakah arti BPJS ditetapkan UU sebagai lembaga non profit?

Di awal pembentukan BPJS, kontroversi itu kencang sekali. Apalagi BPJS tenaga kerja, meski banyak orang lupa – seperti biasa kelas menengah sosial media umumnya (artinya tidak semua) atau tidak tahu hal-hal seperti itu, apalagi memahami perbedaan-perbedaan paradigma ideologis yang dipakai dalam menyelesaikan masalah jaringan pengaman kesehatan rakyat di Indonesia dan konsekuensinya.

Terlepas dari itu, MUI perlu menyadari bahwa berfatwa di era posmo ini tidak sama dengan berfatwa di masa lalu, sebagai institusi pula MUI tidak menduduki institusi mufti diyar atau mufti resmi negara yang keputusannya mengikat untuk negara dan dihormati oleh umat. Di masa lalu, rakyat menanti-nanti fatwa mufti sebab ia bisa menjadi perwakilan aspirasi oposisi atas kebijakan negara (meski bisa sebaliknya, dan lebih sering sebaliknya yang terjadi).

Meminjam nasehat Syaikh Abdullah bin Bayyah dalam “Shina’atul Fatwa wa Fiqhul Aqalliyaat”, idealnya adab dalam produk fatwa adalah “an yakuna maqbulan ‘indal ‘ulama, hatta yaraka an-naasu ahlan bidzalika” (diterima oleh kebanyakan ulama sampai masyarakat menyambut baik tehadap produk-produknya), dan terlepas negara atau masyarakat atau ulamanya yang salah, kontroversi-kontroversi fatwa jelas tidak sehat dan harus dicari solusinya.
Terlebih lagi, di Indonesia ulama dan komunitas ulama banyak, dua organisasi paling mainstream di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah pun sering minor bahkan oposan pada fatwa MUI meski sebetulnya pembentukan MUI disepakati oleh semua ormas sebagai representasi fatwa kolektif seluruh ormas.

Posisi MUI semakin tidak menguntungkan karena yang dikritiknya adalah program populis pemerintah yang terlepas dari kekurangannya, sebagian masyarakat merasakan manfaatnya. Masyarakat yang mengkritik BPJS pun menginginkan “kritik sekuler” bukan kritik keagamaan, meskipun sebetulnya kritik MUI bisa substansial dan sejalan dengan “kritik sekuler”. Harus diakui, di masa posmo, bagi sebagian besar kelas menengah, kritik sekuler dirasa lebih meyakinkan karena berbasis rasionalitas dan kritik agama dirasa terlalu cerewet, datang dari dunia alien dan masa lalu.

Tariq Ramadan memberikan satu saran dalam hal ikhwal fatwa, bahwa fatwa tidak selalu harus memberi kata putus dalam hukum taklifi (alias memberi kata putus halal atau haram) tapi sebaiknya sebuah fatwa menyampaikan secara komprehensif konsideran-konsideran syariah dalam satu masalah dan mengajak stake holder duduk bersama. Atau jika fatwa tidak dapat seperti itu, buatlah model bayanat-bayanat atau penjelasan-penjelasan. Hal ini dengan tujuan agar, sebuah fatwa tidak direduksi menjadi satu hukum taklifi (halal atau haram) oleh orang yang terbiasa membaca kesimpulannya saja, juga untuk memposisikan MUI sebagai lembaga agen sosialisasi keilmuan dan agen perubahan sosial ketika legitimasinya sebagai lembaga hakim (dalam hal agama) tidak dimiliki.

Jika MUI merasa telah melakukan semua itu (dalam kasus ini, saya lihat MUI sudah berpijak di landasan pemikiran yang benar bahwa jaring pengaman kesehatan adalah tanggung jawab negara, MUI menghindari “vonis” kata haram tapi media kompak menyebut kata haram, MUI sudah memberi rekomendasi solusi (meski saya kurang setuju solusinya) dan MUI pun mengajak stake holder duduk bersama) mungkin MUI perlu lembaga PR yang bagus.
Sebagai contoh, dalam panel di TV One tadi malam, ada satu poin yang tidak meyakinkan dari penjelasan wakil MUI yaitu klaim bahwa BPJS memutar atau menginvestasikan dana terkumpul di sektor finansial yang berbasis bunga (meski bisa saja wakil BPJS yang menyanggah telah berbohong atau bagaimana?).

Wakil MUI juga tidak meyakinkan ketika menjelaskan landasan penilaian mereka bahwa ada faktor ghurur dan maysir pada akad asuransi BPJS, umumnya masyarakat memahami bahwa asuransi adalah sistem ta’awun dan takaful yang bersifat dana kolektif berbasis gotong royong dan subsidi silang sehingga penjelasan MUI tidak meyakinkan. Padahal, yang dipersoalkan MUI adalah, jika ada profit atau surplus, dana tersebut harus kembali dalam bentuk manfaat kepada masyarakat, bukan sebagai keuntungan negara atau keuntungan korporasi (kecuali sebatas upah, ongkos teknis dan dana sustainability – berapapun besarnya “dana sustainability” itu mau ditetapkan), kecuali jika hal itu telah dinyatakan, diketahui dan disetujui oleh rakyat secara sukarela. Intinya, meskipun prinsip dalam takaful “keuntungan” rakyat terjadi ketika ia sakit, tapi jika ada surplus, dalam syariah ia harus kembali ke masyarakat. Jika arahnya adalah transparansi pengelolaan dana, dan dikembalikan pada prinsip syariah bahwa surplus harus kembali kepada masyarakat, maka kritik MUI secara substansial benar meski untuk membuktikan keakuratannya butuh pemeriksaan atau audit.

Priyo Jatmiko