Erdogan, GIDI dan Relasi Islam Negara Era Jokowi yang Kian Mencemaskan

Terlalu banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kedatangan Presiden Turki Recep Tayyeb Erdogan ke Indonesia. Dari sekian banyak itu, kita ambil satu soal yang memiliki momentum sangat tepat, yakni terkait relasi Islam dan Negara di Tanah Air yang akhir-akhir ini kian mencemaskan. Apa kelindannya? Begini penjelasannya.

Hubungan Islam dan Negara di negeri ini menjadi wacana yang tak pernah berakhir. Bukti tak terbantahkannya adalah saat menjelang pemilu. Isu ini tiba-tba menghangat dan menjadi sangat penting untuk dibahas. Kita ambil contoh saat menjelang pilpres 2009. Dalam debat cawapres yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional, pertanyaan tentang relasi Islam dan Negara ditanyakan oleh moderator acara Prof Komaruddin Hidayat. “Bagaimana menurut Anda sebaiknya hubungan antara agama dan Negara (politik)?”

“Agama harus kita tempatkan di atas politik,” kata Boediono yang diamini oleh Prabowo Subianto. Sedangkan Wiranto lebih menukik tajam. “Agama memang harus dipisahkan dari politik, tapi nilai-nilai moralnya harus menjadi spirit agar politik menjadi santun dan berakhlak. Keesokan harinya, Koran Tempo menulis.” Ketiganya sepakat memisahkan agama dari politik.”

Relasi islam dan Negara memang mengalami dinamika sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan. Namun, hubungan keduanya lebih banyak diwarnai ketegangan. Sebut saja soal Piagam Jakarta, pembubaran Masyumi di zaman Soekarno, peristiwa Tanjung Priok di era Soeharto hingga kemudian maraknya isu teroris di masa kini.

Islam politik memang selalu menjadi pihak tertuduh. Gerak-gerik mereka terus dipantau dan dicurigai oleh Negara, terlebih ketika institusi Negara tersebut dikuasai oleh orang-orang yang tak suka dengan Islam. Yang timbul kemudian adalah ketegangan antara keduanya. Darah, nyawa dan airmata dari pihak Islam biasanya menjadi saksi bisu dari ketegangan yang tercipta atau sengaja diciptakan.

Di masa pemerintahan Jokowi yang belum genap setahun, hubungan Islam dan Negara yang bersifat antagonistik kian terlihat. Semakin hari bahkan kian mencemaskan. Pemberangusan media Islam online hingga yang mutakhir tragedi Tolikara, menjadi bukti shahih adanya antagonistik antara Islam dan Negara.

Mengapa di usia kekuasaannya yang sangat singkat, rezim Jokowi begitu terlihat ketidaksukaanya kepada Islam? Jawabannya sederhana: karena inner circle Jokowi merupakan “kelanjutan” dari orang-orang yang phobia terhadap Islam di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dan tanpa menyebut nama, kita semua sudah mahfum siapa mereka.

Islamofobia, begitulah kita kerap menyebut mereka. Orang-orang semacam ini sangat takut jika Islam berkuasa di Indonesia. Karena itu dengan segala cara mereka membuat hubungan Islam dan Negara selalu tegang. Juga melakukan political decay atau pembusukan politik terhadap politisi Islam dengan cara mengkriminalisasi melalui kasus korupsi, doyan perempuan dan sebagainya.

Islamofobia adalah sebuah penyakit yang lahir dari,”Perasaan kurang percaya diri golongan minoritas,” kata mantan Ketua LIPI Taufik Abdullah. Minoritas yang percaya diri, ujar Taufik, pasti tidak akan takut pada Islam. Mereka akan bergaul dengan siapa saja seperti dalam memperjuangkan demokrasi dan musyawarah. (Politik Demi Tuhan, Pustaka Hidayah, 2000)

Islamofobia ini lahir karena adanya kecurigaan yang berlebihan. Kecurigaan itu kemudian dibungkus dengan menghembuskan berbagai macam mitos seputar Islam dan keindonesiaan. Salah satu yang begitu gencar ditiupkan adalah mitos tentang disintegrasi bangsa ketika Islam dijadikan sebagai ideologi. Padahal, tidak ada bukti sejarah yang valid bahwa Islam menjadi sumber perpecahan bangsa. Umur persatuan bangsa, kata Anis Matta, tidak ditentukan oleh ideologi yang dianut suatu bangsa, namun oleh umur keadilan politik, sosial dan ekonomi. (Anis Matta, Dari Gerakan ke Negara, Penerbit Fitrah Rabbani, 2006)

Timor-Timur yang keluar dari NKRI, bukan karena di sana diterapkan syariat Islam, tapi karena ketidakdilan dalm berbagai bidang. Nanggroe Aceh Darussalam yang “memberontak”, juga bukan karena sytariat Islam, namun karena tak adanya keadilan ekonomi dan sosial. Begitu pula halnya dengan Papua.

Nah, kehadiran Erdogan ke Indonesia harusnya dapat membuat rezim Jokowi dan kaum Islamofobia yang ada di sekelilingnya berpikir ulang soal Islam politik. Erdogan adalah role model tentang bagaimana ketika Islam berkuasa. Tak menakutkan; tak menyeramkan; tak hantam kromo. Saat Islam berkuasa, kebijakan yang dikeluarkan sangat akomodatif, merangkul semua kalangan.

Dan kekhawatiran akan dijadikannya sebagai negara Islam tak terbukti. Meski sudah lama berkuasa, secara resmi pemerintahan Erdogan baru pada 2013 membolehkan pemakaian jilbab bagi kaum wanita yang PNS. Sedangkan hakim, polisi dan tentara tetap tidak dibolehkan berjilbab.

Di Turki, Erdogan tentu saja tak mulus menjalankan kekuasaannya. Kaum sekularis terus mengusiknya karena tak rela ada politisi Islam yang memimpin mereka. Mereka menjuluki Erdogan sebagai “ Islamis Reaksioner “. Namun, Erdogan dengan cerdasnya menjawab julukan itu dengan menyebut dirinya sebagai“ Pemimpin Religius di Negara Sekular “.

Kita berharap besar, kunjungan Erdogan ke Indonesia tak cuma membuat Jokowi tertarik untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Lebih dari itu, ini waktu yang sangat tepat bagi Jokowi dan orang-orang di sekitarnya untuk mengubah cara pandang terhadap Islam.

Tapi bisakah? Kita berhak pesimistis jika melihat bagaimana perlakuan Jokowi kepada pimpinan GIDI yang jelas-jelas telah membakar masjid di Tolikara. Bukankah karpet merah untuk Erdogan juga digelar Jokowi kepada teroris GIDI saat berkunjung ke Istana Negara?

Erwyn Kurniawan
@Erwyn2002
Pemimpin Redaksi www.kabarumat.com