BPJS Belum Sesuai Syariah, MUI Inginkan Pembenahan

Ilustrasi: Peserta BPJS. Sumber: medikanews.com

Sistem BPJS yang memberi perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia rupanya masih belum sesuai dengan syariat Islam dalam penyelenggaraannya. Begitu hasil kajian Majelis Ulama Indonesia.

Dalam laman resmi MUI, tertulis keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashiroh (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Seindonesia V Tahun 2015 yang berbunyi: “Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad di antara para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba.”

Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 telah diselenggarakan di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni lalu.

Dari keputusan pleno itu diterangkan bahwa Islam bertujuan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum dan mencakup semua umat Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, damai, dan saling menolong.

MUI juga merujuk pada Ijma’ Ulama, Dalil Aqli, AAOIFI Tahun 2010 Nomor 26 tentang Al-Ta’min Al-Islamy; Fatwa DSN MUI Nomor 21 tentang pedoman asuransi syariah; Fatwa DSN-MUI Nomor 52 tentang akad Wakalah Bil Ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah; dan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tentang ganti rugi (ta’widh). Semuanya merujuk pada asuransi yang adil merata untuk semua penduduk tanpa pengecualian. Asuransi juga harus menjamin hal-hal pokok, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan agar terpenuhi.

“Jika hal-hal pokok ini tak terpenuhi, bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat,” demikian putusan MUI ini.

Dari kajian itu, MUI mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagaiwujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusifdi masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. Dan kedua, agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.