Sistem Pembuatan Paspor di China Diskriminatif Terhadap Etnis Muslim Uighur

Wacana pertukaran 10 juta warga antara China dengan Indonesia sepertinya tidak termasuk warga muslim atau etnis minoritas di China. Pasalnya, pemerintah di sana memberlakukan aturan diskriminatif dalam pemberlakuan paspor.

Sistem pengurusan paspor bagi etnis Han dan etnis mayoritas di negara tirai bambu itu berbeda dengan warga keturunan Tibet dan Uighur.

Jika Anda adalah warga (China) beragama minoritas yang tinggal di bagian negara yang kebanyakan warganya dari etnis minoritas, maka hampir mustahil bagi Anda untuk mendapat paspor,” Direktur HAM China, Sophie Richardson memberi keterangan sebagaimana dilansir AFP, Senin (13/7/2015).

Sistem ini, menurut Sophie, membuat penduduk Tibet tidak mungkin lagi mengunjungi Dalai Lama di pengasingan dan Muslim Uighur tidak mungkin lagi bepergian jauh dari wilayahnya.

Di sebagian besar daerah di China, sebuah paspor (setelah diurus) harus dikeluarkan dalam waktu 15 hari, dan jika ada penundaan pihak otoritas harus memberitahukan kepada pemohon.

Namun di wilayah Tibet dan Xinjiang yang dihuni oleh 10 juta Uighur, warga minoritas Muslim yang berbicara bahasa Turki, para petugas menggunakan metode aplikasi paspor yang lebih kuno yang membutuhkan lebih banyak dokumen dan kadang-kadang pemeriksaan politik.

Kebijakan ini sebenarnya bukan baru. Tahun 2012, pihak berwenang Wilayah Otonomi Tibet menarik semua paspor biasa. Sejak saat itu pemerintah Tibet tidak pernah lagi mengeluarkan paspor baru.

Namun laporan kebijakan paspor yang diskriminatif muncul setelah Thailand mengembalikan lebih 100 Muslim Uighur ke Beijing. Muslim Uighur itu dalam perjalanan mencari suaka ke Turki.