Subsidi Listrik, PPnBM, dan Keberpihakan Negara

Terseret langkah kaki seorang pedagang kecil mendorong gerobak dagangannya ke tengah pasar. Hari ini ia masih bisa berjualan meracik nasi goreng. Meski dengan perjuangan di tengah himpitan bahan pokok yang harganya serba naik. Tak lupa ia bersedekah pada negara dengan pajak pertambahan nilai 10% dari bahan lain yang ia beli seperti kecap dan minyak goreng.

Ia butuh listrik untuk penerang saat berjualan di malam hari. Tapi entah ia sadari atau tidak, kabar buruk tertulis di koran-koran. Pemerintah berencana mengurangi subsidi listrik bagi warga miskin. Yaitu listrik golongan 450 voltampere (VA) dan 900 VA.

Di seberang sana, di blok lain dari pasar itu, penjaga toko emas dan penjaga toko barang-barang mewah tersenyum sumringah. Mereka sudah mengetahui kabar tentang rencana penghapusan pajak barang mewah oleh pemerintah. Mereka mengakses informasi melalui televisi layar datar dengan ukuran layar yang lebar, melalui gadget mahal yang menyentuh harga belasan juta.

Dan saat dua kebijakan itu terimplementasi, bersiaplah untuk menyaksikan pemandangan orang-orang kaya dan parlente memamerkan barang-barang mewahnya yang semakin mudah dibeli di hadapan rakyat kecil yang perekonomiannya semakin terhimpit oleh cicilan listrik yang naik.

Penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diwacanakan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Rabu (27 Mei 2015).  Ia mengatakan, pemerintah akan menghapuskan PPnBM untuk beberapa barang elektronik seperti televisi, furnitur dan mebel, serta asesoris seperti tas bermerek.

“Jadi produk non-otomotif, non-kapal dibebaskan pajak barang mewahnya untuk merangsang stimulus konsumsi di masyarakat,” ujarnya seperti dikutip media.

Kebijakan ini tentu melegakan warga kalangan menengah ke atas.

Sementara dua pekan kemudian, muncul wacana penghapusan subsidi listrik untuk golongan yang selama ini dikonsumsi rakyat miskin.

“Subsidinya ditarik secara bertahap. Jadi direncanakan 450 VA-900 VA. Tapi masih tetap ada subsidi. Secara bersamaan nanti pemerintah mulai mengganti dengan kartu langsung. Tapi subsidi itu masih ada. Kan tidak bisa langsung ditarik. Nggak mungkin dong,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16 Juni 2015).

Pencabutan subsidi ini berarti masyarakat bawah akan “bersedekah” lebih banyak lagi buat negara.

Di mana negara? Di mana keberpihakannya? Padahal konstitusi dalam preambulenya mengamanatkan agar negara memajukan kesejahteraan umum. Bukan khusus kalangan menengah ke atas yang sudah sejahtera. Tapi mengapa di tengah gelombang phk dan pertumbuhan ekonomi melambat di angka 4,7% pemerintah bersikap diskriminatif?

Di mana negara? Entah kenapa yang terdengar malah suara sumbang seorang menteri. “Rakyat jangan repotkan negara.”

Pemerintah beralasan pencabutan PPnBM adalah untuk menggerakkan konsumsi masyarakat. Pencatatan pertumbuhan ekonomi salah satunya dihitung dari konsumsi masyarakat. Angka 4,7% di tahun 2015 ini menandakan lesunya daya beli. Lantas dicabutlah ppnbm agar masyarakat sedikit terdorong daya belinya.

Namun masyarakat yang mana? Jenis barang mewah tidak begitu banyak. Dan yang memiliki akses untuk membeli itu pun cuma segelintir.

Sementara bila pemerintah mengerti prioritas kebutuhan masyarakat, maka kebutuhan pokok lah yang perlu dibuat terjangkau. Tetapi pemerintah tak terlalu banyak terlihat geraknya dalam meredam harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Sementara itu pencabutan subsidi listrik untuk warga miskin justru semakin mempersulit daya beli masyarakat.

Seriuskah pemerintah ingin mendorong konsumsi masyarakat?

Alhasil, kata-kata saat kampanye pilpres lalu terngiang kembali, “Uangnya ada, tinggal mau kerja apa enggak?” begitu ujar Jokowi yang saat itu masih menjadi calon presiden, menjawab pertanyaan rivalnya dari mana dana untuk pembangunan berasal.

Setelah menjabat jadi presiden, terkuaklah bahwa dana yang telah tersedia itu masih berada di kantong-kantong rakyat miskin. Uang mereka perlu dipungut melalui pencabutan subsidi bbm, tdl, gas, dll.

Di mana negara? Sedang memalaki rakyatnya.

 

Ghiroh Tsaqofy