Kurikulum, Guru dan Revolusi Mental yang Dipaksakan

Harapan entitas pendidikan di Indonesia sempat membuncah saat presiden Joko Widodo memilih Anies Baswedan sebagai menteri kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah. Harapan ini menjadi wajar mengingat aktivitas Anies Baswedan di dunia pendidikan Indonesia sebelum masuk ke struktural pemerintahan yang berhasil menggerakkan tenaga muda Indonesia untuk mau menyumbangkan sebagian tenaga, mengajar anak anak Indonesia di pelosok pedalaman dan daerah terpencil melalui gerakan Indonesia mengajar.

Satu semester semenjak dilantik hingga sampai pada momentum hari pendidikan nasional, belum terlalu nampak terobosan substansial dari Anies Baswedan dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Penundaan penerapan kurikulum nasional yang baru, seakan menjadi gebrakan oleh pemerintahan baru. Namun sejatinya, kebijakan penundaan kurikulum tersebut hanya melanggengkan kelemahan kelemahan sistem pendidikan nasional yang ada selama ini.

Dalam tataran lapangan, tidak sedikit pemda, sekolah dan guru yang tetap kebingungan dengan implementasi kurikulum ganda ini.
Jika maksud dari penundaan implementasi kurikulum nasional yang baru ini dalam rangka lebih mempersiapkan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, namun program program persiapan dan pelatihan guru implementasi kurikulum nasional seakan hilang dan tidak terdengar lagi. Dengan kondisi tersebut, dugaan bahwa penundaan implementasi kurikulum nasional yang baru sangat politis tidak terhindarkan.

Keberpihakan terhadap guru juga setali tiga uang dengan kebijakan kurikulum. Saat hari guru November lalu, dalam pidatonya menteri Anies Baswedan tegas mengatakan bahwa penentu baiknya kualitas pendidikan suatu negara tergantung dari kualitas gurunya. Bahkan dicanangkan gerakan pemuliaan terhadap guru.

Sayangnya gerakan tersebut masih kuat di tataran wacana dan para guru kembali mengurut dada untuk bersabar. Permasalahan guru yang paling mendesak untuk di selesaikan adalah kejelasan status guru honorer. Guru honorer secara realita sangat di butuhkan oleh sekolah, namun secara sistem seolah menjebak. Sebab guru guru honorer tersebut kesulitan untuk mendapatkan hak kesejahteraannya sebagai tenaga pendidik yang di amanatkan oleh undang undang guru dan dosen karena statusnya yang tidak di akui oleh pemerintah. Hingga momentum hardiknas 2015 belum ada kebijakan pemerintah yang berpihak ke guru honorer.

Permasalahan kurikulum dan guru di atas di bungkus dengan absurdnya visi pemerintahan saat ini yang mengusung jargon revolusi mental, banyak kegiatan pemerintah yang menjadikan revolusi mental sebagai tema utama. Bisa jadi pa menteri juga sudah menyadari bahwa dalam dunia pendidikan, frasa revolusi mental adalah sebuah hal yang mustahil untuk di lakukan, karena untuk merubah mentalitas orang atau sekelompok orang tetap membutuhkan proses, tidak bisa di buat kilat.
Hal ini di tandai misalnya dengan ketidak percayaan diri pemerintah dalam merevolusi paradigma mengajar guru sehingga lebih memilih menunda implementasi kurikulum nasional yang baru. Adapun sesuatu yang bisa dirubah secara kilat adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Salah satu perubahan kebijakan revolusioner yang di tunggu entitas pendidikan di Indonesia adalah kebijakan terhadap status guru honorer yang akomodatif.

Melalui momentum reflektif hari pendidikan nasional ini di harapkan konsep konsep pengembangan SDM indonesia yang di yakini oleh menteri pendidikan dan kebudayaan tidak hanya berhenti di tataran wacana namun bisa implementatif dan berefek maksimal terhadap perbaikan kualitas manusia indonesia. Selamat hari pendidikan nasional.

Arviantoni sadri
Ketua wilayah JSIT DKI Jakarta