Media Islam Online Diblokir, Nawa Cita Jadi Duka Cita Pers Indonesia

Ada sepenggal kisah yang disampaikan BJ Habibie, yang saat pemberedelan tersebut menjabat sebagai menristek. Habibie, yang namanya terseret dalam kasus tersebut menuturkannya pada 29 Agustus 2013 saat menjadi narasumber di acara perayaan HUT Aliansi Independen (AJI).

“Saya dipanggil oleh Pak Harto, ini ada berita armada Jerman Timur yang terdiri dari peluru kendali dan 36 kapal dijual. Itu baru kata dia. Coba kamu usahakan,” kata Habibie mengenang awal mula proyek ini digagas.

Karena dipercaya sebagai negosiator, akhirnya Habibie berhasil mengajak Jerman bekerja sama, dan menjual peralatan militernya tersebut pada Indonesia. Padahal saat itu, Jerman enggan menjual kepada negara yang dilanda krisis.

“Waktu saya boleh beli, saya runding seluruh armada dan sparepart dapat USD 12,5 juta. Saya dapat semua dan suku cadang. Saya setor ke Pak Harto,” lanjutnya.

Habibie mengklaim dia hanya mengurusi urusan pembelian sampai tahap itu. Sedangkan soal pembayaran dan keuangan sepenuhnya diserahkan ke Kementerian Keuangan dan Kemenhan.

“Yang implementasi itu Fasial Tanjung. Harga saya sudah serahkan ke Pak Harto yang membawa itu militer Menhankam,” jelas mantan Presiden RI ketiga ini.

Entah bagaimana selanjutnya kemudian ramai pemberitaan ada dugaan mark up hingga membuat harga armada militer ini membengkak berkali-kali lipat. Masalah ini lantas diberitakan tiga media di atas. Karena dianggap memprovokasi isu, tiga media ini kemudian dibredel.

Saat pembredelan ini, Habibie mengaku langsung menemui Harmoko yang saat itu adalah Menteri Penerangan. Jelas Harmoko melakukannya atas perintah Soeharto.

“Kenapa dibredel, lho itu orang-orang pinter kritis. Kita mau bangun SDA Indonesia kenapa ditakut-takutin,” ucap Habibie.

Habibie pun menegur Harmoko dan menyuruhnya mengabarkan ke tiga media itu silakan melanjutkan tulisan mereka kembali.

“Tidak mengapa, tidak perlu semua dilarang, kalau enggak bener ditegur,” kata Habibie pada Harmoko.

Namun Harmoko mengaku tak bisa membatalkan pembredelan ini. “Soalnya saya sudah tandatangani. Sudah dilaksanakan,” kata Habibie menirukan ucapan Harmoko waktu itu.

Ada proses agak panjang dan melibatkan langsung orang nomor satu di negeri ini untuk membredel ketiga media di atas. Namun hari ini, kisah berbeda justru dialami media-media Islam online seperti dakwatuna.com, hidayatullah.com, dan lainnya. Hanya berdasarkan pengaduan sepihak dari beberapa orang yang mengaitkan web tersebut dengan gerakan radikal, situs-situs tersebut diblokir oleh pemerintah. Dilaporkan, banyak pihak yang saat ini tidak dapat membuka situs www.dakwatuna.com. Total ada 19 situs yang diminta untuk diblokir.

Kisah pemblokiran ini jauh lebih tragis dibandingkan peristiwa 21 Juni 1994 lalu. Tanpa proses verifikasi dan hanya menyandarkan pada keterangan beberapa pihak, pemerintah melalui Kominfo langsung memblokir media Islam online. Tak ada proses dialog dengan cara mengundang media Islam untuk mendapatkan informasi sebenarnya soal keterkaitan mereka dengan radikalisme.

Rezim ini sepertinya telah lupa dengan poin kesembilan Nawa Cita Jokowi. Tertulis bahwa Jokowi-Jusuf Kalla akan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Nawa Cita kini menjadi Duka Cita Kebebasan Pers di Indonesia.