Wapres Bayangan Bernama Luhut

Tepat di hari terakhir tahun 2014, Luhut Binsar Panjaitan dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Kini, hanya berselang dua bulan, jenderal purnawirawan itu telah memiliki power yang semakin kuat seiring keluarnya Perpres Nomor 26 tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi sejak 23 Februari lalu. Luhut bukan lagi staf biasa. Dia ditugasi untuk mengawasi kementerian dalam menjalankan program prioritas pemerintah. Dia juga berhak mendapat fasilitas layaknya menteri.

Dalam website Sekretariat Kabinet, ada empat tugas dan fungsi yang dimiliki Luhut. Pertama, pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi misi Presiden. Kedua, menyelesaikan hambatan pelaksaan program-program prioritas. Ketiga, percepatan pelaksanaan program prioritas. Keempat, memantau kemajuan terhadap pelaksanaan program-program priorotas nasional.

Seperti kementerian, dalam melaksanakan tugasnya Luhut akan dibantu deputi. Berdasarkan Pasal 6 Perpres 26/2015, jumlah deputi untuk Luhut sebanyak lima orang. Fasilitas yang diterima deputi ini sama dengan pejabat eselon 1a. Di bawah deputi nanti ada tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga terampil.

Bahkan, Luhut juga berhak membentuk tim khusus. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpres 26/2015.

Selain itu, Luhut juga berhak mengangkat paling banyak tiga orang staf khusus yang betugas memberikan saran dan pertimbangan kepada dirinya. Staf ini nantinya akan diberi hak keuangan dan fasilitas setara dengan pejabat eselon 1b

Menurut pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis, kewenangan Luhut bahkan melebihi kekuasaan wakil presiden dan para menteri koordinator. Kata Margarito, kewenangan yang diberikan Kantor Staf Kepresidenan juga berpotensi mereduksi fungsi Sekretaris Negara Pratikno.

“Kewenangan staf kepresidenan telah mereduksi fungsi dan setneg dan menko-menko. Lebih dari itu, kewenangannya jauh lebih kuat dari wapres,” ujar Margarito.

Kini Luhut bukan lagi orang sembarangan. Pria yang memiliki rekam jejak kontroversial itu—salah satunya ketika mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli tahun 2007 yang berakhir dengan darah—layak disebut sebagai wakil presiden bayangan karena wewenangnya jauh melebihi Jusuf Kalla. Akankah catatan jejak kontroversialnya kian bertambah seiring kekuasaan yang semakin membesar pada dirinya?

Erwyn Kurniawan
Pemimpin Redaksi www.kabarumat.com