Menakar Tinggi Antara Puan dan Jokowi

Jokowi dan Puan Maharani. [foto: indopolitika.com]

Masih ingat permainan suit? Masa kanak-kanak kita tak akan lepas dari permainan ini untuk mengundi siapa yang jaga dalam permainan petak umpet, kejar-kejaran, dll. Ada jenis suit batu-gunting-kertas, atau jempol-telunjuk-kelingking.

Dalam permainan suit, tidak ada yang paling tinggi. Setiap gacoan ada musuh yang mengalahkannya, dan ada musuh yang bisa dikalahkan. Batu kalah oleh kertas, kertas kalah oleh gunting, dan gunting kalah oleh batu. Melingkar seperti itu.

Mirip seperti itu, posisi antara Presiden RI Jokowi dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Di antara mereka tidak jelas posisi mana yang lebih tinggi. Karena selain Menteri, Puan adalah Ketua DPP PDIP Bidang Politik, sedangkan Jokowi menurut Puan adalah “Petugas Partai”.

“Yang jelas sekarang PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih petugas partai. Masih kader PDIP,” kata Puan di gedung DPR RI, selasa 3 Februari 2015.

Sebelum Puan, Megawati Soekarnoputri telah lebih dulu menyatakan bahwa Jokowi adalah seorang “petugas partai”.

“Begitu diumumkan bahwa kita lebih dari 20 persen artinya Pak Jokowi yang telah saya perintahkan sebagai petugas partai untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia, maka dengan resmi beliau itulah pada pemilu presiden nanti, resmi menjadi calon presiden dari PDI perjuangan,” kata Megawati pada Sabtu (5/4/2014), di Stadion Trikoyo, Klaten, pada hari terakhir kampanye PDIP lalu.

Lalu Jokowi menegaskan hal itu. “Saya kan memang petugas partai. Di PDI-P itu memang ada istilahnya petugas partai,” ujar Jokowi di kantor Banjarmasin Pos, Minggu (25/5/2014).

Di istana negara, posisi Jokowi jelas lebih tinggi daripada Puan Maharani. Tapi di Lenteng Agung, Markas DPP PDIP, justru sebaliknya, Puan lebih tinggi dari Jokowi.

Kalau saja antara kabinet dan partai politik tidak ada hubungannya, maka tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi karena partai politik dan kabinet ada dalam dunia yang sama, yaitu dunia politik, maka keduanya bisa saling mempengaruhi, tarik menarik dan tolak menolak.

Bila ada perbedaan pendapat antara Istana Negara dan PDIP, siapa yang harus diikuti? Puan harus tunduk pada Jokowi, dan Jokowi pun harus tunduk Puan. Siapa yang harus mengalah?

Misalnya, ada perbedaan pendapat antara Istana dan DPP PDIP soal pencabutan bantuan raskin (beras miskin)? Puan memerintahkan kepada Jokowi selaku petugas partai untuk tidak menghapus raskin, sementara Jokowi sang Presiden memerintahkan Puan untuk mengoordinasi penghapusan raskin, siapa yang harus diikuti?

Entahlah, susah sekali mengukur tinggi antara Puan dan Jokowi.