Jokowi di Antara Dua KMP

Politik adalah seni berbagai kemungkinan. Di Istana Bogor, Kamis (29/1) lalu, adagium tersebut kian tak terbantahkan saat Presiden Joko Widodo bertemu Prabowo Subianto. Berbagai tafsir terhadap pertemuan dua sosok yang bertarung sengit di pilpres lalu itupun mengemuka. Salah satunya tentang sinyal kuat akan merapatnya Jokowi ke Koalisi Merah Puitih (KMP).

Wajar jika muncul dugaan Jokowi akan beralih ke “pelukan” KMP. Perjumpaan keduanya terjadi ketika Jokowi sedang dalam kondisi terjepit. Sang Presiden terus didesak oleh barisan partai pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Harapan kami Presiden segera melantik,” kata Ketua DPP PDIP Trimedia Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan presiden tak seharusnya mengabaikan hak-hak konstitusi Komjen Budi Gunawan yang sah telah disetujui untuk menjabat Kapolri.

“Menjadi kewajiban konstitusional bagi presiden untuk melantik (Budi sebagai) Kapolri,” katanya di Jakarta, Jumat (30/1).

Jokowi betul-betul terdesak. Di satu sisi partai pengusungnya terus meminta dia untuk melantik Budi Gunawan, di sisi lain suara-suara keras menentang pelantikan tersebut juga berkumandang. Mulai dari LSM, tokoh masyarakat hingga Tim 9 bentukan Jokowi sendiri.

“Kita harapkan tidak dilantik dan kemudian diajukan calon baru. Alasannya karena dia telah berstatus tersangka sehingga bukan hanya rule of law tetapi juga rule of ethics yang harus dijadikan pegangan, “kata Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshidiqie.

Sudah sejak lama banyak suara sumbang yang mengatakan Jokowi dibawah kendali Kalla, Megawati dan Paloh (KMP). Lembaga survey Cyrus Network misalnya, memaparkan hasil surveinya tentang ‘Political Infulencer pemerintahan Jokowi-JK’, di Jakarta, Minggu (21/12).

“Sebanyak 83 persen responden menyatakan Megawati Soekarnoputri punya pengaruh terhadap Jokowi dalam pembentukan kebinet dan kebijakannya,” ungkap CEO Cyrus Network Hasan Nasbi.

Terkait pengaruh Kalla, Mega dan Paloh ini juga diamini Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya.

“Kasihan Presiden Jokowi, selain menghadapi KMP juga hadapi KMP dua, yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Makin berat dia,” kata Yunarto, di Jakarta, Sabtu (22/11).

Menurut dia, pengaruh dan intervensi dari para tokoh itu sangat besar sejak proses penyusunan kabinet hingga pemilihan Jaksa Agung. Pengaruh Surya Paloh sangat terlihat, dengan dilantiknya Prasetyo sebagai Jaksa Agung. “Itu mengingat Presetyo adalah mantan politisi Nasdem yang mengundurkan diri beberapa jam sebelum pelantikan,” ujarnya.

Terakhir, konflik Polri-KPK yang bermula dari pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri kian menegaskan pengaruh kuat Megawati. Seperti diketahui, Budi Gunawan adalah mantan ajudan Mega saat menjadi presiden dan diyakini pencalonannya merupakan titipan Mega.

Pengamat komunikasi politik dari UI Effendi Gazali punya pandangan serupa, bahkan lebih keras lagi. Tingginya dominasi Megawati, Paloh, dan Jusuf Kalla, menurut Effendi, sampai menyebut, Indonesia tak hanya punya satu presiden tapi bahkan sampai 4 presiden dalam satu tahun.

Menurutnya, ia pernah menyampaikan, dalam satu tahun kita akan punya 3 presiden. Sebelum 20 Oktober, presidennya Megawati. Lalu, 20 Oktober sampai Januari presidennya Jokowi. Mulai 1 Januari ke atas presiden kita Jusuf Kalla.

“Tapi sekarang, saya harus cepat mencatat, ada kekuatan baru, yang keempat, yaitu Pak Surya Paloh,” katanya.

Kini, usai perjumpaan di Istana Bogor, Jokowi berada di antara dua KMP.
Akankah mantan Gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan KMP yang satu lalu beralih ke KMP lainnya? Tak mudah untuk memutuskannya. Segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Bukankah politik itu seni berbagai kemungkinan?

Erwyn Kurniawan