Budi Gunawan, Pertarungan Elite dan Hancurnya Citra Lembaga Kepresidenan

Bagai guntur di siang yang terik. Kira-kira itulah kalimat yang tepat menjelaskan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Tak tangung-tanggung, pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad. Bagaimana kita membaca drama singkat bertajuk “Calon Kapolri Budi Gunawan menjadi Tersangka KPK” ini?

Ghalibnya sebuah peristiwa politik, apalagi jika melibatkan elite-elite nasional, selalu memunculkan spekulasi atau dugaan. Beragam analisa mengemuka. Salah satunya adalah soal keahlian Presiden Jokowi memainkan jurus silat politik tingkat tinggi. Bagi pengusung skenario ini, dijadikannya Budi Gunawan sebagai tersangka merupakan strategi politik jitu Jokowi untuk menolak permintaan Megawati dengan menggunakan tangan KPK.

Sudah menjadi rahasia umum, Budi Gunawan merupakan ajudan Megawati saat ia menjadi presiden. Budi juga memiliki kedekatan dengan elite-elite PDI-P. Sehingga fakta ini melahirkan kesimpulan bahwa Budi Gunawan merupakan calon kapolri titipan Megawati. Jokowi yang diusung PDI-P menjadi presiden tentu saja tak kuasa menolaknya.

Namun, Jokowi tak mungkin melakukan penolakan secara langsung karena menyadari posisinya yang sangat tergantung PDI-P dan Megawati. Jika secara terus terang menolak, ada resiko politik yang harus ditanggungnya. Dukungan politik kepadanya tentu saja kian melemah dan itu sangat berbahaya mengingat di parlemen pun Jokowi tak “berkuasa” karena ada kubu KMP.

Cara yang paling mungkin adalah menolak titipan Mega dengan menggunakan tangan orang lain. Strategi ini dimulai dengan pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri. Tentu saja, Budi Gunawan menjadi sasaran tembak empuk karena ia memiliki rekam jejak tak bersih karena diduga tersangkut kasus rekening gendut polisi.
Pihak-pihak yang selama ini getol mendukung Jokowi, mulai dari LSM hingga media massa, kali ini justru berbalik arah. Mereka kompak menolak usulan nama calon kapolri dari presiden pujaannya. Ada ICW, Kontras, Koran Tempo, Tempo.co, detik.com, kompas.com, dan lainnya. Nada mereka sama: tolak Budi Gunawan.

Menariknya, hanya Metro TV yang mendukung. Dan paska penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, juga hanya media milik Surya Paloh ini yang mengkritisi keputusan KPK. Lihat link ini: http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/13/344412/kpk-disebut-aneh-tetapkan-komjen-budi-sebagai-tersangka.

Sejauh ini, dugaan Jokowi menggunakan tangan orang lainadalah yang paling rasional. Jokowi dihadapkan pada pilihan sulit yang memiliki resiko sama besarnya. Dan pilihan jatuh pada skenario di atas.

Sayangnya, skenario ini menyisakan persoalan sangat serius yakni hancurnya citra lembaga kepresidenan. Betapa tidak, nama Budi Gunawan diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal, tapi kemudian ditolak oleh KPK karena diduga terlibat kasus korupsi. Bagaimana mungkin calon orang nomor satu di kepolisian bisa diloloskan oleh presiden padahal KPK sudah mengusut kasusnya sejak Juli 2014?

Lepas dari itu, terlalu banyak hal misterius dibalik drama singkat yang tersaji di awal tahun ini. Mulai dari begitu cepatnya KPK menetapkan status tersangka Budi Gunawan, suara kompak kubu KMP dan KIH di parlemen yang mendukung Budi Gunawan, dan berseberangannya Metro TV dengan media pendukung Jokowi lainnya.

Tapi satu hal yang tidak misterius: ini adalah pertarungan elite di kubu Jokowi dengan pertaruhan yang sungguh mahal harganya yakni citra lembaga kepresidenan yang bisa luluh lantak. Tampaknya kita terpaksa mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Jusuf Kalla,”Bisa hancur negara ini kalau Jokowi jadi presiden.”

Semoga tidak terjadi….

Erwyn Kurniawan