PKS Dalam Pusaran Pilkada Tak Langsung

Kampanye PKS. [foto: aboebakarnews.co]

Dibandingkan partai lain, bisa jadi PKS menghadapi posisi yang lebih sulit saat harus memutuskan untuk mendukung pilkada melalui DPRD (tak langsung) atau tidak. Kita bisa membaca itu dengan melihat berubahnya suara Fraksi PKS di DPR hanya dalam satu hari: dari semula menolak kemudian mendukung. Dan seperti biasa, selalu saja muncul komentar-komentar miring cenderung kasar terhadap kebijakan PKS.

Ade Armando misalnya. Di akun Facebooknya, dosen UI tersebut menulis,”Ya Allah, kapankah PKS akan berhenti menjadi pelacur yang bertindak sesuai permintaan pengguna.” Deretan pernyataan menghina PKS pun bermunculan di dinding Ade Armando.

Kembali ke awal, saya mengatakan bahwa posisi PKS lebih sulit karena pilkada tak langsung sesungguhnya bertolak belakang dengan praktik demokrasi modern yang selama ini mereka lakukan. Menjadi wajar jika kemudian di awal pembahasan PKS menolak adanya pilkada tak langsung.

Bagi saya, menulis tentang PKS dan mengaitkannya dengan teori demokrasi modern itu paling enak. Soal jabatan rangkap di partai dan pemerintahan? PKS telah memberikan contoh sejak zaman Nurmahmudi Ismail. Tentang memilih pimpinan partai yang tanpa gonjang-ganjing dan politik uang? PKS sudah mencontohkannya. Soal bagaimana melakukan manajemen kerusakan saat kasus LHI? PKS telah mempraktekkannya. Tentang memilih orang nomor satu di partai melalui mekanisme yang bottom up? PKS sudah mengerjakannya lewat Pemira atau pemilihan raya. Singkat kata: PKS itu paling kompatibel terhadap demokrasi modern, apalagi jika kita ingat dengan hasil penelitian Indikator Politik Indonesia.

Lembaga yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi itu meneliti perilaku politik uang massa partai pada September-Oktober 2013. Kesimpulannya: kecenderungan menerima politik uang tertinggi massa PKB (47 persen). Terendah, massa pemilih PKS (36 persen),” kata Direktur Eksekutif Indokator, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Kamis (12/12).

Dibawah PKB, berturut-turut massa partai yang cenderung menerima politik uang adalah PDIP (46%), Nasdem (46%), Gerindra (46%), PPP (43%), Hanura (42%), Demokrat (39%), Golkar (39%), dan PAN (38%).

Mengapa politik uang bisa terjadi? Menurut Burhanuddin Muhtadi mengungkap karena Pemilih tidak memiliki kedekatan secara psikologis dengan partai politik atau Party ID. Akibatnya pemilih kemudian melakukan relasi transaksional dengan partai politik. Pemilih menjadikan politik uang dan pendekatan kampanye yang bersifat partikularistik sebagai kompensasi kepada partai politik.

Party ID yang rendah disebabkan karena buruknya kinerja partai politik dalam membangun hubungan dengan massa pemilihnya. Jika partai politik tak berbenah, lanjut Burhan, maka pemilih makin menjauhi partai dan biaya politik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai.

Selama ini deretan panjang keluhan terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air sering dilontarkan banyak pihak. Demokrasi kita mahal; demokrasi kita tak berkualitas, demokrasi kita buruk, demokrasi kita buang-buang uang; demokrasi kita di simpang jalan, dan sebagainya. Daftar panjang keluhan tersebut seharusnya terhenti saat kita membaca hasil survey di atas secara jujur.

Ternyata ada sebuah partai yang sejauh ini mampu menjalankan roda organisasi kepartaiannya dengan baik dan di rel yang benar. Ternyata ada partai yang secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi-fungsi kepartaian. Ternyata ada partai yang menjadi mesin ideologi untuk memproduk kader-kader yang resisten terhadap politik uang. Dan suka atau tidak suka, partai itu adalah PKS.

Party ID adalah soal bagaimana sebuah partai memiliki sistem rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan politik yang tepat dan optimal. Semakin bagus sistem tersebut dimiliki dan dijalankan maka semakin tinggi tingkat Party ID. Sebaliknya pun demikian. Buruk sistem kaderisasi maka kian rendah tingkat Party ID.

Nah, Party ID yang dimiliki PKS ini sesungguhnya adalah kondisi ideal untuk dilaksanakannya pilkada langsung dengan mengikutsertakan rakyat. Sayangnya, hari ini itu belum terwujud. Mayoritas partai memiliki Party ID yang rendah sehingga mereka membutuhkan biaya mahal ketika hajatan pilkada langsung dihelat. Praktek politik uang pun tak terhindarkan.

Debat kusir yang terjadi antara pendukung pilkada tak langsung dan yang menolaknya pun seperti kehilangan substansi. Argumentasi yang kedua kubu lontarkan belum menyentuh pada akar persoalan yang sebenarnya yakni kegagalan pemerintah dan partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada kader dan rakyat. Bukan berkutat pada alasan biaya yang mahal, terjadi kerusuhan, dan sebagainya.

Jika mau jernih berpikir, dengan berpijak pada kajian ilmiah yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi, memang belum saatnya kita melakukan pilkada langsung. Hanya saja sayang, usulan moratorium pilkada langsung datang pada saat yang tidak tepat yakni paska pilpres. Akibatnya, niat baik yang dimaksudkan oleh koalisi Merah Putih ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai balas dendam politik kekalahan Prabowo-Hatta dari Jokowi-JK. Dan PKS yang berada dalam pusaran isu ini pun harus terkena imbasnya.

Erwyn Kurniawan
@Erwyn2002
Pimred Kabarumat.com