Jilbab Masih Dilarang di Bali

Unjuk rasa mendukung penggunaan jilbab untuk pelajar muslimah di Bali. [foto: antaraaceh.com]

Menjelang Idul Fitri lalu beredar surat dari PT Matahari Putra Prima. Perusahaan itu secara resmi melarang penggunaan busana muslim bagi kasir Hypermart Bali Galeria (24/7). Surat tersebut dikeluarkan atas desakan The Hindu Center of Indonesia.

Kisah ini menambah daftar panjang tindakan diskriminasi umat Hindu kepada umat Islam. Jauh sebelum itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bukti-bukti tertulis terkait pelarangan jilbab oleh sejumlah sekolah di Bali.

“Terdapat bukti-bukti tentang sejumlah sekolah melarang penggunaan jilbab di Bali. Jelas tertulis tidak boleh memakai jilbab di salah satu sekolah di Bali,” tutur Rita Pranawati, anggota KPAI bidang Hak Sipil dan Perlindungan Anak.

Terkait hal ini, lanjut Rita Pranawati, ada beberapa persoalan seperti otonomi sekolah dan siswa tidak boleh menggunakan jilbab. Akibat otonomi sekolah, sekolah menjadi berhak mengatur semua hal tentang siswa, termasuk tidak boleh memakai jilbab di sekolah.

Peraturan sekolah ini jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya tentang kebebasan siswa untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

“Jika sudah ada hasilnya, kami akan informasikan ke semua pihak, termasuk media. Yang pasti negara harus menyediakan perlindungan dan menghargai (to fill/ to protect) terhadap hak-hak warga negara,” tegas Rita Pranawati.

Bali, dengan mayoritas penduduk beragama Hindu seakan mengkonfirmasi fakta bahwa tindakan diskriminasi kerap terjadi ketika umat Islam menjadi minoritas. Bahkan, di banyak tempat lain, tidak hanya diskriminasi tapi juga penistaan dan penindasan kepada umat Islam.

Masihkah kita berdiam diri? (Kur/rep)