Surat Edaran KPU Bukti Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif

Mantan anggota Bawaslu Nunung Wirdyaningsih menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam pilpres. Ini berdasarlan surat edaran KPU terkait pembongkaran kotak suara.

“Surat edaran ini bisa menjadi bukti terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena dibuat resmi oleh KPU diperintahkan ke seluruh jajarannya dan dilaksanakan di seluruh wilayah,” ujar Nunung.

Menurut Nunung, seharusnya KPU lebih profesional dalam melaksanakan tahapan Pemilu Pilpres termasuk apabila terdapat gugatan dari salah satu pasangan calon.

“Seharusnya ketika kotak suara sudah disegel dan selesai tahapan penghitungan dan rekap suara maka bukan kewenangan KPU lagi,” kata Nunung.

Nunung melihat KPU telah melakukan tindakan tidak professional dengan membuka kotak suara.

‎”Bila memang kotak suara harus dibuka untuk memastikan hasilnya seharusnya ada perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukannya,” katanya lagi.

Apalagi KPU mengeluarkan Surat Edaran yang hanya berlaku internal tapi mereka justru melibatkan pihak lain yakni pengawas, Polisi, saksi yang belum tentu mau melaksanakannya.

“Menurut saya justru dengan dibukanya kotak suara menimbulkan pertanyaan Besar Ada apa Dan kenapa?,” ujar Nunung.

Dia mengkhawatirkan ada perubahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilpres setelah kotak suara tersebut dibuka KPU. (Nia/ant)