Pakar Hukum: Buka Kotak Suara harus Persetujuan MK

Saksi memeriksa segel kotak suara yang dibawa petugas KPU. [foto: republika]

Aksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka kotak suara pilpres mendapat tanggapan dari pakar hukum Saiful Bahri. Menurutnya, apabila muncul gugatan dari salah satu pasangan calon karena dianggap telah terjadi kecurangan KPU seharusnya menunggu persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka kotak surat suara.

Menurut Ketua bidang Hukum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) itu,  Surat Edaran nomor 1446/KPU/VII/2014 yang dikeluarkan KPU tanggal 25 Juli 2014 telah melanggar aturan pemilu.

“Tanggal 22 Juli seluruh tahapan penyelenggaraan pilpres sudah selesai dilaksanakan dan hasilnya telah ditetapkan KPU. Seluruh kotak suata yang berisi dokumen pemilu harusnya tidak bisa dibuka kecuali atas perintah MK,” kata Saiful.

Pelanggaran ini kata Saiful  dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan untuk KPU laporan ini akan ditindaklanjuti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Menurut Saiful, terkait persoalan tersebut DKPP bisa menon-aktifkan pengurus KPU, tetapi ini tidak menguntungkan pemohon karena proses legal terhadap penyelenggaraan pilpres tetap berjalan. Karena itu,  pelanggaran pembukaan kotak suara ini dapat dijadikan alat bukti kepada MK.

Saiful mengatakan, keputusan MK dalam sengketa ini bisa ada dua. Yakni, bisa dengan pemilu ulang, serta yang kedua bisa dengan mendiskualifikasi salah satu pasangan kemudian memenangkan pasangan lain.

Sebelumnya Maqdir Ismail selaku anggota Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta menyatakan telah menyiapkan bukti untuk menguatkan dalil-dalil pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, bukti yang akan diajukan berupa formulir C1, formulir DA1, Formulir DB1 dan beberapa bukti lain yang mencapai ribuan jumlahnya. “Ada kemungkinan bukti yang diajukan itu lebih banyak daripada yang dimiliki KPU pusat sendiri,” katanya.

Maqdir mengatakan telah memohon kepada MK untuk menetapkan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 67.139.153 suara (50,25 persen) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 66.435.124 suara (49,75 persen). (Kur/jppn)