Rini, KPK dan Rumah Transisi

[foto: seknasjokowi.or.id]

Lama menghilang, nama Rini Soewandi kini kembali moncer. Mantan Menteri Perindustrian Kabinet Gotong Royong (2001-2004) era Presiden Megawati Soekarnoputri itu ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Staf Rumah Transisi. Mengapa Rini?

Pertanyaan itu mencuat ke publik mengingat strategisnya keberadaan Rumah Transisi jika kelak Jokowi resmi menjadi presiden. Tugas Rumah Transisi antara lain membahas APBN, arsitektur kabinet dan percepatan visi misi Jokowi-JK.

Jawaban mengapa Rini yang dipercaya Jokowi mulai sedikit terkuak saat kita membuka arsip berita Juni 2013. Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rini selama lebih kurang tujuh jam terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Rini mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). “Sebagai anggota KSSK, saya dimintai keterangan,” kata Rini.

KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002. Hal ini dilakukan Presiden Megawati setelah menerima masukan dari jajaran menteri saat itu, seperti Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Ini sebuah fakta sangat menarik mengingat betapa kencangnya isu yang berkembang soal orang-orang yang berada di belakang pencapresan Jokowi. Salah satu yang terdengar adalah dukungan dari konglomerat hitam yakni para pengemplang BLBI. Mereka all out di balik layar agar Jokowi menjadi RI-1.

Rini yang ternyata anggota KKSK dan pernah diperiksa KPK soal BLBI seakan mengkonfirmasi isu tak sedap di atas.

Jika kelindan antara Rini dan para Obligor BLBI tak bisa dibantah lagi, maka kepingan puzzle siapa Jokowi dan orang-orang di belakangnya kian terlihat jelas.

Rumah Transisi yang dibentuk Jokowi dan dipimpin Rini pun jadi penuh makna. Bisa jadi, transisi yang dimaksud adalah mengembalikan negeri ini ke dalam genggaman konglomerat hitam.

Semoga sembilan hakim MK terbuka mata hatinya sehingga palu yang mereka ketuk mampu menyelamatkan negeri tercinta dari kerusakan.